DASAR-DASAR ILMU PENDIDIKAN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BERKEMBANGNYA
PERMASALAHAN PENDIDIKAN
Masalah pendidikan
Masalah
pembangunan mikro, yaitu masalah-masalah yang berlangsung di dalam system
pendidikan sendiri. Sedangkan masalah pembangunan makro, yaitu masalah di luar
system pendidikan, sehingga juga harus diperhitungkan di dalam memecahkan
masalah mikro pendidikan.
Masalah-masalah
makro yang merupak factor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah
pendidikan yaitu:
A. Perkembangan
Iptek dan Seni.
1. Perkembang Iptek.
Ilmu
pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara system dan terorganisasi mengenai
alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu
pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
2. Perkembangan Seni.
Kesenian merupakan aktivitas
berkreasi manusia, secara individual ataupun kelompok yang menghasilakn sesuatu
yang indah.
B. Laju
Pertumbuhan Penduduk.
Masalah kependudukan dan
kependidikan bersumber pada 2 hal, yaitu:
1. Pertambahan penduduk.
2. Penyebaran penduduk.
C. Aspirasi
Masyarakat.
Aspirasi terhadap pendidikan
tidaklah perlu untuk diredam, justru sebaliknya harus tetap dibangkitkan dan di
tingkatkan, utamanya pada masyarakat yang belum maju dan masyarakat di daerah
terpencil, sebab aspirasi menjadi motor penggerak roda kemajauan.
D. Keterbelakangan
Budaya dan Sarana Kehidupan.
Keterbelakangan budaya terjadi
karena:
· Letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat (missal terpencil).
· Penolakan masyarakat terhadap datangnya unsure budaya baru karena tidak
dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak sendi masyarakat.
· Ketidak mampuan masyarakat secara ekonomis untuk menyangkut unsur
kebudayaan tersebut.
Sehubungan dengan factor
penyebab terjadinya keterbelakangan budaya
umumnya dialami oleh:
· Masyarakat daerah terpencil.
· Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.
· Masyarakat yang kurang terdidik.
Yang menjadi masalah ialah
bahwa kelompok masyarakat yang terbelakang kebudayaannya tidak ikut berperan serta
dalam pembangunan, sebab mereka kurang memiliki dorongan untuk maju. Jadi
intinya ialah menyadarkan mereka akan ketertinggalannya, dan bagaimana cara
menyediakan sarana kehidupan, dan bagaimana system pendidikan dapat
melibatkan mereka.
E. Permasalahan
Pendidikan Aktual dan Penaggulangannya.
1. Permasalahan Aktual
Pendidikan Di Indonesia.
Permasalahan actual berupa
kesenjangan-kesenjangan yang pada saat ini kita hadapi dan terasa mendesak
untuk ditanggulangi. Beberapa masalah aktual pendidikan yang akan dikemukakan
meliputi, masalah-masalah keutuhan pencapaian sasaran, kurikulum, peran guru,
pendidikan 9 tahun dan pendayagunaan teknologi pendidikan. masalah aktual juga
ada yang mengenai konsep dan ada yang mengenai pelaksaannya.
a. Masalah Keutuhan Pencapaian
Sasaran.
Keberhasilan pendidikan
dinilai dari kemampuan kognitif atau penguasaan pengetahuan.
Hambatan-hambatan yang harus
dihadapi:
1) Beban kurikulum sudah
terlalu sarat.
2) Pendidikan afektif sulit
diprogamkan secara eksplisit, karena dianggap menjadi bagian dari kurikulum
tersembunyi yang keterlaksanaannya sangat tergantung kepada kemahiran dan
pengalaman guru.
3) Pencapaian hasil pendidikan
afektif memakan waktu, sehingga memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik.
4) Menilai hasil pendidikan
afektif tidak mudah.
b. Masalah Kurikulum.
Konsep kurikulum 1984 juga
memiliki kelbihan karena adanya keluwesan-keluwesan antara lain:
1) Disediakannya aneka
progam belajar, untuk melanjutkan keperguruan tinggi dan untuk memasuki
lapangan kerja.
2) Adanya program inti
yang sifatnya nasional untuk persatuan nasional, memuat pengetahuan minimal dan
progam khusus A dan B dapat dipilih sesuai dengan kemampuan dan minat siswa.
3) Adanya progam pusat
dan progam daerah (muatan lokal).
Dengan disediakannya aneka
progam belajar berarti sekolah menengah berfungsi ganda, sebagai sekolah umum
sekaligus juga sebagai sekolah kejuruan. Kondisi demikian menimbulkan masalah
personil khususnya tenaga pengajar, pengorganisasian, fasilitas, administrasi
dan biaya.
Masalah yang muncul dari
keadaan tersebut ialah tanpa sengaja kurikulum 1984 menggiring peserta didik
untuk beramai-ramai (karena desakan keadaan) memasuki perguruan tinggi, tanpa
melihat secara potensial mampu atau tidak mampu. Satu segi modern dari kurikulum
1984 ialah adanya progam daerah (disamping progam pusat) yang dikenal sebagai
muatan lokal. Progam ini mengantisipasi hari depan pendidikan yang mengarah
kepada desentralisasi.
Kerumitan-kerumitan itu
meliputi:
· Pemilihan materi muatan local yang tepat.
· Penyusunan progam (disajikan secara monolitik atau secara integratif), juga
menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, dari dalam dan dari
luar lingkungan sekolah.
· Koordinasi pelaksanaan.
· Penyediaan sarana, fasilitas dan biaya.
Hambatan yang besar ialah
pemecahan terhadap konsep tersebut bahwa
memasyarakat di kalangan para
pelaksana pendidikan di lapangan.
c. Masalah Peranan Guru.
Multi peran guru: Melakukan
kontak dan pendekatan manusiawi lebih intensif
dengan murid-muridnya. Masalah
yang timbul ialah bagaimana guru dapat melakukan multiperan seperti itu jika
pada kebanyakan sekolah mereka adalah pejuang tunggal. Kalaupun guru didampingi
oleh petugas yang lain seperti konselor dll. Mereka belum siap untuk melakukan
multi peran tersebut.
d. Masalah Pendidikan Dasar 9
Tahun.
UU RI No.2 Tahun 1989 pasal 6
menyatakan tentang hak warga Negara untuk mengikuti pendidikan
sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar, pasal 13 menyatakan tujuan
Pendidikan Dasar. Kemudian PP No.28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar pasal 2
menyatakan bahwa
pendidikan dasar merupakan 9
tahun. Secara konseptual dan acuan yang diberikan oleh ketetapan-ketetapan
resmi tersebut sudah sejalan dengan kebutuhan pembangunan antara
lain:
· Untuk memasuki PJPT II diperlukan Sumber Daya Manusia yang lebih
berkualitas.
· Pendidikan dasar akan memperkuat fungsinya sebagai akar tunjang yang
menopang kualitas proses pendidikan pada jenjang-jenjang pendidikan yang lebih
tinggi, yang selama ini posisinya sangat lemah.
· Persyarata kerja yang dituntut dunia kerja semakin meningkat sehingga
dengan basis pendidikan dasar 9 tahun tentunya lebih baik dari pada hanya 6
tahun.
Hambatan-hambatan mengenai
penyelenggaraan sekolah antara lain:
1) Realisasi pendidikan dasar
yang diatur dengan PP No.28 Tahun 1989 masih harus dicarikan titik temunya
dengan PP No.65 Tahun 1951 yang mengatur Sekolah Dasar sebagai bagian dari
pendidikan dasar, karena PP tersebut belum dicabut. (HAR Tilaar, 1992:21).
2) Kurikulum belum siap.
3) Pada masa transisi para
pelaksana pendidikan di lapangan perlu disiapkan melalui bimbingan-bimbingan,
penyuluhan, penataran dll.
Hambatan lain berasal dari
masyarakat, utamnya dari orang tua/kalangan yang kurang mampu.
2. Upaya Penanggulangan.
Beberapa upaya yang perlu
dilakukan untuk menggulangi masalahmasalah aktual sebagai berikut:
a. Pendidikan afektif perlu
ditingkatkan secara terprogam tidak cukup berlangsung hanya secara incidental.
b. Pelaksanaan ko dan ekstra
kurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam
menetapkan nilai akhir atau pelulusan.
c. Pemilahan siswa atas
kelompok yang akan melanjutkan belajar ke Perguruan Tinggi dengan yang akan
terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak
semua siswa secara potensial mampu belajar di Perguruan Tinggi.
d. Pendidikan tenaga
kependidikan (prajabatan dan dalam jabatan) perlu diberikan perhatian khusu.
Untuk pelaksanaan pendidikan
dasar 9 tahun, apalagi dikaitkan gerakan wajib belajar, perlu diadakan
penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan factor penunjang dan
utamanya factor penghabatnya.
F. Solusi dari Permasalahan-permasalahan Pendidikan di
Indonesia
Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, secara garis
besar ada dua solusi yang dapat diberikan yaitu:
Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah
sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui
sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan.
Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem
ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang berprinsip antara lain
meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk
pendanaan pendidikan.
Maka, solusi untuk masalah-masalah yang ada, khususnya
yang menyangkut perihal pembiayaan –seperti rendahnya sarana fisik,
kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan– berarti menuntut juga
perubahan sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif kita menerapkan
sistem pendidikan Islam dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam.
Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem
ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintah-lah yang akan menanggung segala
pembiayaan pendidikan negara.
Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut
hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya
untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.
Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan
kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan.
Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan
kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk
meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi
dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan
alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar